contoh kasus ptun tentang pemecatan pns. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dsb. contoh kasus ptun tentang pemecatan pns

1. Surat Permohonan PtunFungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Sumber Tribunnews. Untuk menjawab pertanyaan Anda apakah Keppres dapat digugat di pengadilan TUN, kami perlu menguraikan terlebih dahulu sifat-sifat sebuah keputusan TUN yang menjadi kewenangan pengadilan TUN (penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU UU No. + PENURUNAN PANGKAT & JABATAN. See Full PDFDownload PDF. MH. Contoh kasus pemecatan PNS selingkuh. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. H. Result for: Contoh Kasus Ptun Tentang Pemecatan Pns Unbrickid. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam pemberhentian seorang PNS, yaitu: 1 Pemberhentian atas Permintaan Sendiri; 2 Pemberhentian Karena Mencapai Batas. contoh kasus PTUN terbaru. Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2020/PTUN. Dalam Keppres yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta 24. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KTUN dimaksud yang menjadi obyek. Menyatakan SK Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah 3. Direktori . Apa saja yang membuat PNS bisa dipecat? Dalam Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan beberapa jenis pelanggaran yang dapat. , MH Kata Kunci : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, PNS, Subulussalam. Hakim juga memerintahkan Presiden untuk memulihkan kedudukan Evi selaku Komisioner KPU periode 2017-2022. Adapun angka tersebut terdiri dari 177 surat keputusan pemberhentian tidak dengan. ä á t r s t á á ã ä äAlwiyansyah Reza Kewarganegaraan. A A A KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memberhentikan dua pegawai negeri sipil (PNS) lantaran tersangkut kasus hukum. + PEMBERHENTIAN PAMONG DESA. KOMPAS. docx. Direktori Putusan. Namun, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan, karena: [8] meninggal dunia; mencapai batas usia pensiun; atas permintaan sendiri; tidak dapat melaksanakan tugas. Ketentuan peralihan tentang kewenangan PTUN menyelesaikan sengketa Onrechmatige Overheidsdaad dalam UUAP, sebelumnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 142 UU PTUN sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 DALAM POKOK PERKARA 1. Berikut ini adalah contoh putusan perkara sengketa kepegawaian sebagai objek sengketa Tata Usaha. 1. 1 ayat 14 . Contoh-contoh dokumen beracara dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Contoh dokumen akan diberikan oleh Dosen/instruktur pada saat praktikum. Putusan Nomor 418 K/TUN/2017. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Keterlibatan PNS dalam kasus tersebut di atas mengakibatkan Bupati Kutai Kartanegara memberhentikan Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat. Antara lain melakukan uji materi Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) UU huruf b UU No. Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 5/G/2023/PTUN. Syarat Administrasi Kepegawaian BKN. Putusan MA Nomor : 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011 Obyek Perkara 1. H) contoh surat gugatan PTUN Kepada Yth: Ketua Pengadilan TUN Jakarta Di Jalan Ampera Perihal : Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pemecatan Nomor : 25/5/2013/ Bandung. Petunjuk. Harianjogja. I. Contoh Surat Kuasa Insidentil dan Surat Permohonan Izin Insidentil. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Intisari: Suatu keputusan Tata Usaha Negara meskipun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum/tidak dibatalkan oleh. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. "Pasca-pengumuman 51. Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat,. SMG tentang penyelesaian sengketa sertifikat ganda/overlapping apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. 000. Semua Direktori. 34 Makassar. Mencabut. PNS yang dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap 1) PNS yang telah dijatuhi putusan pidana, tidak diberhentikan sebagai PNS, dengan ketentuan :18 4. Surat Gugatan PTUN. PTUN memenangkan Santas karena pemecatan berlaku surut. 194/K/TUN/2011 jo Putusan PTUN Jakarta No. 859 laporan, pada 2016 menjadi 9. tentang Pemecatan secara tidak hormat Nomor 600/0115/SJ. Arif Raharja Kusuma01 Agustus 2022 - 15:41 WIB. 50. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik. Mengenai kasus kepegawaian, terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain UU ASN, PP No. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 DALAM POKOK PERKARA 1. Surat Gugatan ini, dan memohon kepada ketua pengadilan TUN Jakarta agar memberikan. Rizieq Alias Habib Muhammad Rizieq SyihabKasus ini bermula dari terbitnya surat Wali Kota Bandung Nomor 640/2523-disbang tertanggal 10 Oktober 2007 perihal Pembongkaran Lantai Lima dan Enam V PH karena tidak sesuai surat izin mendirikan bangunan (IMB). Tanggal 9 Agustus 2023 — Penggugat: Moh. Enny Umbas melalui kuasa hukumnya, Ronny Talapessy SH, menyatakan gugatan terhadap keputusan wali kota diterima langsung kepala PTUN dengan bukti surat bernomor 42/G. 343, 2020 BKN. Gugatan tata usaha negara k . (Kasasi) Nomor: 394 K/TUN/2010,tanggal 23 Pebruari 2011; dan. Contoh isi surat gugatan ptun have a graphic associated with the other. kelonggaran atau penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang sedang. Perihal sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta (Kasus Putusan No. Rupiah) serta pengembalian nama baik penggugat. Direktori . Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu. Jenis pelanggaran yang terbanyak di antaranya netralitas PNS, perbuatan tidak menyenangkan, masalah rumah tangga, dan perbuatan sewenang-wenang. Karena berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa PNS yang melanggar ketentuan. Indonesia. Muhammad Nur Holil 2. Sebelumnya, staf Sekretariat DPRD Sidoarjo, Indah, dinikahi anggota DPRD Sidoarjo, H. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). 2. Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) memecat PNS berinisial N karena tidak masuk kerja selama 72 hari. Putusan PTUN MEDAN Nomor 9/G/2021/PTUN. 43/1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sementara KORPRI sendiri hingga saat ini belum mempunyai. PTUN Jakarta menyatakan pemblokiran intenet yang terjadi pada Agustus-September 2019 di Papua dan Papua Barat, setelah wilayah itu dikoyak kerusuhan, melanggar hukum. Penyelesaian sengketa pemilu yang bermuara( STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR : 152/G/2009/PTUN. 73/B. ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat secara normatif diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. lahir : Bandung 15 Juni,1977. Match case Limit results 1 per page. 2010 Jalan Setiabudi Nomor 53 Palu TELP/FAX (0452) 737696 REPLIK DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERKARA NOMOR : 33/G/2013/PTUN. 6, no. Dilihat dari cara pemberhentian, ada dua macam pemberhentian PNS, yaitu pemberhentian dengan. 000, ( Enam puluh empat ribuBahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/G. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta membatalkan putusan pemecatan terhadap setidaknya 15 anggota TNI yang disangka atas "berperilaku homoseksual. Saya diangkat dengan SK dari pimpinan yayasan perguruan tinggi swasta tersebut. Komisi Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang menangani masalah sengketa kepegawaian dan diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak PNS, hingga saat ini belum terbentuk, walaupun keberadaan komisi tersebut telah dituangkan dalam pasal 13 UU No. 830 - BKD / 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang. Yogyakarta (Kasus Putusan No. Nomor 33/G/2018/PTUN-PLG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan. 110 yogyakarta telp fax 0761 917090 yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 november 2013 bertindak dan untuk atas nama burhan nur hakim s h. Hadirin dipersilahkan berdiri. Penasihat hukum OG, Bernard Paulus Simanjuntak. PP tersebut mengatur soal kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi yang melanggar. Berita PTUN - Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, pihaknya akan bersikap kooperatif dalam menghadapi gugatan tersebut. SMG Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan, tentu mempunyai. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN diatur berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :. H) contoh surat gugatan PTUN Kepada Yth: Ketua Pengadilan TUN Jakarta Di Jalan Ampera Perihal : Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pemecatan Nomor : 25/5/2013/ Bandung. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Tanggal 26 September 2023 — Penggugat: ADITYA PRATAMA PUTRA Tergugat: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 18 — 24. Kami asumsikan bahwa SK Pemecatan dan Surat Teguran pegawai yang Anda maksud adalah Surat Keputusan (“SK”) Pemberhentian dan Surat Teguran untuk pegawai aparatur sipil negara (“ASN”) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). a. Problematika Eksekusi Putusan TUN. di gugat. Konkret dan Individual. pertikaian dengan pegawai mengenai pemberhentian. Narkoba: 28 kasus 4. sebagai Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2010 – 2015 dan Pengangkatan H. 9 Lihat: Putusan PTUN Bandung Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG. PNS yang akan mengajukan upaya ke PTUN atas sanksi yang dijatuhkan berdasar PP 53 Tahun 20010 tentang Disiplin PNS, maka mekanisme yang harus dilalui adalah Upaya administrasi yaitu melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). 2. keberatan; dan/atau. Analisis Kasus Masalah Sengketa Kepegawaian di atur dalam : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. MKS. Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS. Santas dipidana pada 2011, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak dengan hormat. Sengketa pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan,. Yogyakarta (Kasus Putusan No. Ayah saya berstatus sebagai PNS yang diberhentikan pada 2018. JAKARTA - Perseteruan antara Enny Umbas dan Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut masuk ke ranah hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) Dengan ditetapkannya UU 5/2014 maka ketentuan mengenai Disiplin PNS perlu disesuaikan. H) (Sarman S. Pd Tergugat : KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA: Nomor: 1-G-2016-PTUN-BL: Tingkat Proses: Pertama: Klasifikasi: TUN Kepegawaian : Kata Kunci: Tahun: 2016 Tanggal Register: 5 Januari 2016 Lembaga Peradilan: PTUN. 009/g/2015/ptun Smg). com menyediakan copy dari soft copy putusan "contoh kasus ptun tentang pemecatan pns" yang diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN Medan). TEMPO. Ilustrasi PNS (Foto: Setkab) A A A. Seperti yang baru-baru ini dirilis, di mana 73 PNS dipecat lantaran sejumlah kasus. DIALOG SIDANG SEMU PTUN (FINAL) Panitera (Iwan) : # Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Dalam SKB itu memberi tenggat waktu hingga akhir April 2019 setelah diperpanjang. Mashuri, sebagai istri kedua. Bahwa PTUN Jakarta. maridjo@yahoo. 33/G/2018/PTUN-PLG tanggal 13 September 2018 tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim;----- TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Mei 2018dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam SKB itu memberi tenggat waktu hingga akhir April 2019 setelah diperpanjang. D. Putusan PTTUN JAKARTA Nomor. Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subulussalam) Tanggal Sidang : 5 Januari 2022 Tebal Skripsi : 73 Halaman Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S. Berdasarkan hasil pengawasan KASN pada Januari 2020-April 2021, terdapat sebanyak 2. Surat Permohonan penundaan Putusan Sengketa Kepegawaian TUN Hal : Gugatan Pemberhentian Secara Bogor, 01 Desember 2015 Tidak Hormat. berlandaskan pada UU No. 3. 4. AH. Obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati dengan SK No. See Full PDF. banding administratif. Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pengawai. Pertanyaan. by seiyya. 3. tanggal 26 November 2010 Jo. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 104/G/2014/PTUN-BDG, dimana penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. AGUNG SUBIANTO Kewarganegaraan : Indonesia TTL : Ujung Pandang, 28 Oktober 1986 Pekerjaan : PNS UNHAS Alamat : Jl. 20. 94/2021; serta PP. Sebelumnya, staf Sekretariat DPRD Sidoarjo, Indah, dinikahi anggota DPRD Sidoarjo, H. (Majelis Hakim memasuki ruang persidangan) Panitera (Iwan) : # Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi PNS; b. Perihal pemberhentian dengan hormat sebagai seorang calon. لوه : haula . Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) memecat PNS berinisial N karena tidak masuk kerja selama 72 hari. (Studi Kasus Putusan Ma No. 08/G/2019/PTUN. Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa maka penggugat memohon. Baca juga: Simak, Berikut Aturan Baru Pemecatan PNS. Beranda; Pengadilan; PTUN SURABAYA; TUN; Putusan PTUN SURABAYA TUN. 43/1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sementara KORPRI sendiri. TUN. Baca juga: Bentrok di PT Lonsum Lahat, Polisi Tetapkan Kades sebagai Tersangka. Atas penjatuhan hukuman disiplin, PNS dapat melakukan upaya hukum administratif yang terdiri dari: a. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 9 1/G/ 2020/PTUN tentang. 34 Makassar ;. 62/G/2015/PTUN membatalkan Keputusan Menkumham tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono tertanggal 23 Maret 2015. Di bawah ini adalah contoh beberapa kasus sebagaimana disebutkan dalam artikel perkara yang menjadi kewenangan PTUN ↗, yaitu: 1. 000. Jakarta (ANTARA) - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) berinisial OG menggugat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta terkait hukuman disiplin. 3. D/BP/D.